Senin, 30 September 2013

Terkait Pemadaman Bergilir, Masyarakat Sumut Menunggu Realisasi Janji Dirut PLN

1379902966175712322
Ilustrasi/ Admin (Kompas.com)
Terlebih dahulu, silahkan disimak yang berikut ini :
1. “Tempat kalian mati lampu, gak?”
2. “Kakak dan abang semua, udah adzan belum ya? Tolong infonya dong. Di rumahku mati lampu dari sebelum magrib.”
3. “Kayaknya PLN deh yang punya negara sekarang, ngatur-ngatur aja. Gak cukup sekali/hari.
Pertanyaan dan pernyataan di atas adalah ungkapan kekecewaan atas pemadaman begilir (baca: tidak wajar) yang kerap terjadi di Sumatera Utara, khususnya kota Medan.
Terhitung sejak beberapa bulan lalu (baca: sebelum ramadhan) hingga kini, tak cukup sekali/hari, tapi 2-3 kali, bahkan sampai 4 kali sehari, hal ini harus kami nikmati yang mana ini adalah suatu ketidakwajaran yang kerap kami alami di sini.
*
Di dalam setiap rumah, kami memiliki berbagai alat elektronik yang akan rusak, bila pemadaman tak wajar ini sering terjadi. Jangankan pemadaman, tegangan listrik yang kurang (baca: lampunya redup) juga kerap saya alami, seperti beberapa malam ini. Mau nge-charge Ponsel  dan notebook, jadi takut karena sudah pengalaman dimanaAdaptor notebook saya tak dapat digunakan lagi (baca: rusak). Waktu itu, saya tak tahu kalau tegangan listrik di rumah sedang turun. Jelas ini adalah suatu kerugian, bukan?
Adanya pemadaman bergilir (baca:tak wajar) ini juga berdampak pada traffic light, dimana semua pengguna jalan tak tahu kapan harus memberhentikan kendaraannya. Selain membuat macet parah, tentunya situasi yang tak bisa ditolerir ini juga rawan kecelakaan.  Jelas bahwa ini merupakan momok tersendiri bagi warga. Apalagi, pasca kejadian yang menyebabkan banyaknya tahanan Lapas Tanjung Gusta yang kabur, pemadaman ini juga masih terus saja terjadi.
Terkait pamadaman tak wajar ini, warga Tanjung Morawa dan Binjai telah melakukan demonstrasi ke kantor PLN di tiap ranting daerahnya beberapa hari yang lalu. Untuk diTanjung Morawa sendiri yang daerahnya memang banyak dihuni oleh pabrik, tentunya ini merupakan suatu kerugian. Koordinator aksi damai tersebut mengatakan,“kami minta PLN menghentikan pemadaman listrik bergilir ini, sebab pemadaman ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Gara-gara listrik padam, alat ektronik dirumah kami rusak, kami juga terancam di PHK karena mesin operasional pabrik rusak akibat listrik sering padam.”
Sejak keadaan ini semakin “menggila”, kebanyakan masyarakat yang tak mau menikmati pemadaman listrik ini, memilih menggunakan genset. Tentunya genset ini agar dapat bergerak, diperlukan bahan bakar, bukan? Berapa lagi biaya pembelian kedua barang “mewah” tersebut, sementara upah/gaji karyawan/rumah tangga tetap segitu-gitu saja?  Seperti yang dialami oleh banyak pedagang yang mengeluhkan berkurangnya omset penjualan mereka akibat harus menggunakan genset.
Itu baru dari segi biaya, bagaimana dari segi nyawa? Nyawa lho ini! Siapa yang berani main-main sama nyawa seseorang? Tapi, penggunaan genset ini juga telah menelan korban jiwa. Pada sabtu (14/9/13), ada masyarakat yang meninggal dunia akibat menghirup asap genset.
Pemadaman tak wajar ini tentunya semakin menambah kemarahan warga bila membaca berita dari kompas.com ini. Akibat ditemukannya pejabat PLN yang korupsi dan telah ditahan sejak 29 Mei 2013 lalu di Lapas Tanjung Gusta, berkas kesalahan mereka yang telah merugikan negara sebesar Rp 23,94 Miliar tersebut, telah dilimpahkan oleh tim penyidik Tipikor Kejaksaan Agung ke penuntut umum Tipikor pada Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Medan. Kajari Medan, Muhammad Yusuf juga mengatakan, akan ada tersangka baru karena Direktur CV Sri Makmur, Yuni berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).
Pemadaman ini bukan hanya dikeluhkan oleh kami sebagai masyarakat, namun juga oleh orang nomor satu di provinsi ini. Gubernur Sumatera Utara yang terpilih pada pemilukada 7 Maret 2013 lalu, juga turut kesal dengan keadaan ini. Bapak Gatot Pudjonugroho mengatakan agar PLN wilayah Sumatera Utara tak semena-mena dalam melakukan pemadaman ini, toh warga yang marah juga menghubungi beliau lewat telepon dan SMS karena sudah jengah dengan situasi ini.
Dalam wawancaranya itu, beliau juga mengatakan, “Kemarahan warga di Binjai dan Lubukpakam dua hari lalu, menurut saya harus menjadi kemarahan terakhir warga pada kinerja PLN. Tolong segera dibuat jadwal pasti terkait pemadaman, sebelum akhirnya November nanti ada solusi. Saya juga himbau masyarakat tetap bisa berlapang dada dan bersabar, hindari aksi-aksi anarkis. Karena justru akan merugikan kita semua,”
Dikatakan oleh Dirut PLN, Nur Pamudji, beliau juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara akibat pemadaman ini. Cara ini juga sebenarnya ditempuh untuk mengamankan pembangkit-pembangkit itu dari kerusakan yang parah. Beliau juga berjanji, bahwasanya keadaan ini akan berakhir hingga akhir oktober mendatang, sekaligus memastikan bahwa pada awal November, keadaan sudah normal kembali. Dalam mengakhiri wawancaranya, beliau mengatakan, “Kami mohon dengan rendah hati kepada masyarakat Sumatera Utara untuk dapat menerima kondisi sementara ini. Inilah jalan terbaik karena kita berpikir jangka panjang.”
Sesungguhnya situasi ini dapat saya dan warga lainnya maklumi bila pemadaman begilir ini dilakukan dengan adanya pemberitahuan sebelumnya lewat media cetak, elektronik, maupun internet. Itupun sewajarnya saja, maksimal 1X/hari. PLN mungkin rugi, tapi kami, warga yang menggantungkan sebagian kecil “hidup”nya kepada PLN, mengalami kerugian hingga meninggal dunia gara-gara genset.
Tentunya keresahan sekaligus kemarahan warga ini, sebaiknya juga menjadi bahan introspeksi bagi PLN wilayah Sumatera Utara dalam meningkatkan kinerjanya dalam upaya penyaluran listrik yang lebih maksimal.
Sekarang, mungkin kami hanya bisa bersabar dengan kebijakan PLN sekaligus juga harus memaklumi keadaan ini. Akan tetapi kalau pemadaman tak wajar ini terus berlanjut (lewat dari bulan November) seperti yang dijanjikan Dirut PLN tadi, maka saya pribadi juga tak tahu apa yang akan dilakukan masyarakat Sumatera Utara yang sudah keseringan makan janji palsu, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. []

Tidak ada komentar: